ADMINISTRATIVE PENALTIES IN INDNESIA CUSTOM

Administrative penalties are penalties that will apply only to offenses set in law.

whereas the purpose of the imposition of administrative sanctions is to restore the rights of the state and ensure compliance with the rules clearly stipulated in law number 17 of 2006 and Law No. 10 of 1995 concerning customs.
As for people who can wear the administrative sanction is

a. carrier
b. importer
c. exporters
d. TPS entrepreneurs
e. employers TPB
f. PPJK
g. anyone.

imposition of administrative sanctions such as fines imposition procedures specified as follows:

a. In particular Rupiah
b. In certain percentage
c. The minimum to maximum in Rupiah
d. The minimum up to the maximum percentage of shortage of import duty or export duty
e. The minimum to maximum in the percentage of import duty should be paid

DENDA YANG BESARNYA DALAM % YANG HARUS DIBAYAR

PASAL	JENIS PELANGGARAN	BESARNYA SANKSI	PELANGGAR
10 B ayat 6	Tidak melunasi BM atas barang impor dalm jangka waktu yang ditetapkan menurut undang-undang	10% dari barang yang wajib dilunasi	Orang
10 D ayat 5	Terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu diizinkan	100% BM yang seharusnya	Orang
10 D ayat 6	Tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu diizinkan	100% BM yang seharusnya	Orang
43 ayat 3	Tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada dalam TPS	25% dari BM yang seharusnya dibayar	Pengusaha TPS
43 ayat 4	Tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada dalam TPB	100% dari BM yang seharusnya dibayar	Pengusaha TPS

DENDA SEBESAR DINYATAKAN SECARA MIN-MAX DALAM RUPIAH

PASAL	JENIS PELANGGARAN	BESARNYA SANKSI	PELANGGAR
7A ayat 7	Tidak memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut atas sarana pengangkut diri:	Minimum Rp. 5000.000,- Maksimum Rp. 50.000.000,-	Pengangkut
	- Luar daerah pabean
	- Dalam pabean yang mengangkut barang impor/ekspor dan barang asal daerah pabean yang dikirim melalui luar daerah pabean
7A ayat 8	Tidak menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya berasal dari:	Minimum Rp. 10.000.000,- Maksimum Rp. 100.000.000,-	Pengangkut
	- Luar daerah pabean
	- Dalam pabean yang mengangkut barang impor/ekspor dan barang asal daerah pabean yang dikirim melalui luar daerah pabean
8A ayat 2	Pengusaha atau importir yang mengangkut barang dari TPS atau TPB lainnya yang membongkar barang impor kurang dari yang diberitahukan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut diluar kemampuannya	Minimum Rp. 25.000.000,- Maksimum Rp. 250.000.000,-	Pengusaha atau Importir
8A ayat 3	Pengusaha atau importir yang mengangkut barang dari TPS atau TPB lainnya yang membongkar barang impor lebih dari yang diberitahukan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut diluar kemampuannya	Minimum Rp. 25.000.000,- Maksimum Rp. 250.000.000,-	Pengusaha atau Importir
8C ayat 3	Memberitahukan atas lebih barang tertentu pada waktu kedatangan atau keberangkatan dan tidak dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut diluar kemampuannya	Minimum Rp. 5.000.000,- Maksimum Rp. 50.000.000,-	Pengangkut
8C ayat 4	Tidak menyerahkan Dokumen yang sah dalam pengangkutan barang tertentu	Minimum Rp. 25.000.000,- Maksimum Rp. 250.000.000,-	Pengangkut
9A ayat 3	Tidaklah menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkut sebelum keberangkatan sarana pengangkut menuju:	Minimum Rp. 10.000.000,- Maksimum Rp. 100.000.000,-	Pengangkut
	- Keluar pabean
	- Kedalam daerah pabean yang diangkut ketempat lain melalui luar daerah pabean
10 ayat 3	Memberitahukan jumlah impor kurang dari yang diberitahukan atas barang yang bersal dari:	Minimum Rp. 25.000.000,- Maksimum Rp. 250.000.000,-	Pengangkut
	- Keluar pabean
	- Dalam daerah pabean yang diangkut oleh sarana pengangkut atas barang impor, ekspor dan atau barang asal dari dalam daerah pabean yang diangkut ke tempat lain melalui luar daerah pabean
10 ayat 4	Memberitahukan jumlah barang impor lebih dari ayat 3 diatas	Minimum Rp. 25.000.000,- Maksimum Rp. 500.000.000,-	Pengangkut